jasaaccount

Daftar Kode Jenis Setoran PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran PPN Dalam Negeri Kode Jenis Setoran (KJS) PPN dalam negeri adalah deretan angka yang harus dicantumkan wajib pajak saat menyetorkan PPN dalam negeri. Tanpa menggunakan KJS, pembayaran PPN dalam negeri tidak dapat diterima oleh bank maupun kantor pos persepsi. Peraturan mengenai KJS pajak tercantum dalam PER-38/PJ/2009. Dalam peraturan tersebut terdapat 33 kode untuk semuaLanjutkan membaca “Daftar Kode Jenis Setoran PPN Dalam Negeri”

PPh Pasal 4 Ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2)

PPh Pasal 4 ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2) atau disebut juga PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 ini berbeda-beda untuk setiap jenis penghasilannya. Misalnya untuk UMKM (Usaha MikroLanjutkan membaca “PPh Pasal 4 Ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2)”

Jasa Pembuatan Laporan Keuangan dan SPT Tahunan WPOP & Badan

Jasa Freelancer :-membuat perhitungan dan pelaporan masa dan tahunan all PPH (pph 21, 23, 25, pasal 4 ayat 2, pajak UMKM) dan PPN-membuat Laporan Pajak SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan-Tax review dan tax planning Bagi anda yang butuh jasa pembuatan laporan keuangan perusahaan dan SPT Tahunan Perpajakkan baik untuk WPOP atau Badan?.Saya siap membantuLanjutkan membaca “Jasa Pembuatan Laporan Keuangan dan SPT Tahunan WPOP & Badan”

Perbedaan PPh 25 dan PPh 29 Yang Wajib Anda Ketahu

PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 hampir sulit dibedakan. Keduanya adalah PPh Badan, pajak atas laba perusahaan. Dalam praktiknya, PPh badan bisa dicicil selama periode pajak berjalan. Kedua pajak ini bertujuan untuk meringankan WP dengan memberikan cicilan akan mempercepat uang masuk ke kas negara. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini adalah beberapa perbedaan keduaLanjutkan membaca “Perbedaan PPh 25 dan PPh 29 Yang Wajib Anda Ketahu”

Otomatisasi Pajak sebagai Bagian Reformasi Pajak

Di era digital saat ini, otomatisasi bukanlah suatu hal yang tabu atau jarang ditemukan. Hampir semua bidang pekerjaan sudah menerapkan otomatisasi, salah satunya otomatisasi perpajakan. Sebelum membahas lebih jauh mengenai otomatisasi perpajakan, apa sebenarnya yang dimaksud dengan dengan istilah otomatisasi? Otomatisasi merupakan cara atau proses penggunaan teknologi sebagai proses pengoptimalan sebuah pekerjaan. Sistem ini mulaiLanjutkan membaca “Otomatisasi Pajak sebagai Bagian Reformasi Pajak”

Latar Belakang Pemberlakuan PPH Final

Apa itu PPh Final? Siapa yang dikenakan PPH Final? Berdasarkan ketentuan yang berlaku, penghasilan terbagi menjadi dua; penghasilan yang merupakan objek pajak dan penghasilan yang bukan objek pajak. Begitu pula cara pengenaan pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan yang merupakan objek pajak, juga terbagi menjadi dua. Pertama, dikenakan PPh secara umum dengan menggunakan tarif pasal 17Lanjutkan membaca “Latar Belakang Pemberlakuan PPH Final”

Jenis-Jenis Wajib Pajak Badan

Seluruh badan usaha di Indonesia, baik yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Firma (Fa), maupun Persekutuan Komanditer (CV) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berkewajiban untuk membayar pajak. Saat ini, negara sudah memberikan kepercayaan kepada perusahaan dan masyarakat untuk inisiatif menghitung, melapor dan menyetor pajak (self-assesment). Terdapat beberapa jenis pajak bagi WP badan yang harus dibayarkan kepadaLanjutkan membaca “Jenis-Jenis Wajib Pajak Badan”

Apa itu Jurnal PPh 23?

Jurnal PPh 23 adalah pencatatan potongan pajak atas penghasilan pasal 23 (PPh 23) yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Jurnal PPh 23 biasanya diterbitkan dalam bentuk faktur (invoice) setiap terjadi transaksi antara pihakLanjutkan membaca “Apa itu Jurnal PPh 23?”

Pentingnya Bukti Potong dalam Pengelolaan Pajak

Bukti potong merupakan dokumen yang sangat penting bagi para wajib pajak, baik bagi pihak pemotong maupun subjek pajak yang dipotong pajak penghasilannya. Dokumen ini merupakan bukti bahwa pemotongan pajak telah dipungut dan disetor ke negara, dengan kata lain bukti potong menjadi alat bukti bahwa para wajib pajak telah menjalankan kewajibannya di bidang perpajakan. Bukti potong jugaLanjutkan membaca “Pentingnya Bukti Potong dalam Pengelolaan Pajak”

Pengertian Tarif PPh 23

Tarif PPh 23 adalah tarif yang dikenakan atas penghasilan yang berasal dari modal, hadiah & penghargaan serta penyerahan jasa selain yang telah dipotong PPh 21. Seperti yang termuat dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPh 21 diberlakukan untuk Penghasilan Kena Pajak yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak. Sumber penghasilanLanjutkan membaca “Pengertian Tarif PPh 23”