Pembayaran, Pelaporan dan Bukti Potong PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (penjual atau pemberi jasa) dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan (pembeli atau penerima jasa)Lanjutkan membaca “Pembayaran, Pelaporan dan Bukti Potong PPh Pasal 23”

Cara Perhitungan PPh 21 Karyawan dengan Tunjangan Pajak

Cara menghitung PPh 21 karyawan atau pegawai tetap yang menerima tunjangan pajak (gross up) dari perusahaan tempatnya bekerja adalah dengan memperlakukan tunjangan pajak sebagai penghasilan pegawai dan ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya. Contoh Perhitungan PPh 21 secara manual untuk karyawan yang menerima tunjangan pajak adalah sebagai berikut: Fahri bekerja pada PT Kartika Kawashima. Status-nya belum menikah danLanjutkan membaca “Cara Perhitungan PPh 21 Karyawan dengan Tunjangan Pajak”

Cara Perhitungan PPh 21 Karyawan Tetap

Sebelum menghitung PPh 21 untuk karyawan tetap, ada baiknya untuk memahami pengertiannya. Dikutip dari situs DJP, karyawan tetap adalah karyawan yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur atau pegawai yang berstatus kontrak dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Berikut ini adalah contoh-contoh penghitungan PPh 21 untuk karyawanLanjutkan membaca “Cara Perhitungan PPh 21 Karyawan Tetap”

Pengantar Cara Menghitung PPh 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon dan lain sebagainya. Berdasarkan Bab V Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER) Nomor PER-16/PJ/2016, Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh 21 adalah sebagai berikut:Lanjutkan membaca “Pengantar Cara Menghitung PPh 21”

PPh 25 Untuk UMKM Tahun 2021 cukup RP. 0

Pada tahun 2021 apakah UMKM tidak perlu bayar pajak? Menurut PP 23 tahun 2018 mengacu pada pasal 3, dijelaskan bahwa WP yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai penghasilan final merupakan WP OP berjangka waktu maksimal 7 tahun, sedangkan badan berbentuk  CV, Koperasi atau Firma dengan jangka waktu maksimal 4 tahun dan 3 tahun untukLanjutkan membaca “PPh 25 Untuk UMKM Tahun 2021 cukup RP. 0”

Mengenal Pajak Bumi dan Bangunan dengan Pihak Pengelolanya

Pajak Bumi dan Bangunan atau lebih dikenal dengan PBB adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. Menurut Undang – Undang PBB demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya, negara berkewajiban untuk mengatur tata hidupLanjutkan membaca “Mengenal Pajak Bumi dan Bangunan dengan Pihak Pengelolanya”

Implementasi Tarif PPh Umum UMKM

Implementasi Tarif PPh Umum UMKM PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, mengatur tentang ketentuan tarif PPh Final 0,5% bagi UKM dengan omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar setahun. Pada tahun 2021 ini untuk Perusahaan dengan jenis Perseroan terbatas sudah tidakLanjutkan membaca “Implementasi Tarif PPh Umum UMKM”

Apa Itu Subjek Pajak dan Objek Pajak

Apa Itu Subjek Pajak dan Objek Pajak Setiap jenis pajak pasti memiliki objek pajak dan subjek pajak. Secara sederhana, objek pajak merupakan sumber pendapatan yang dikenakan pajak. Sedangkan subjek pajak merupakan perorangan atau badan yang ditetapkan menjadi subjek pajak. Setiap subjek pajak pasti mempunyai objek pajak. Sementara orang atau badan yang punya kewajiban pajak disebutLanjutkan membaca “Apa Itu Subjek Pajak dan Objek Pajak”

Ini Cara Mengisi SPT Tahunan Pribadi Dengan Mudah

Ini Cara Mengisi SPT Tahunan Pribadi Dengan Mudah Setiap warga negara yang sudah bisa menjadi subjek pajak dan objek pajak bekerja atau melakukan usaha dan memiliki penghasilan di atas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Mereka ini disebut Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Setiap 1 tahun sekali, Anda wajibLanjutkan membaca “Ini Cara Mengisi SPT Tahunan Pribadi Dengan Mudah”

Pajak – Biaya-biaya yang Diakui Sebagai Pengurang Penghasilan Bruto

Pajak – Biaya-biaya yang Diakui Sebagai Pengurang Penghasilan Bruto Besarnya penghasilan kena pajak (PKP) bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkannya, menagih dan memelihara penghasilan. Apa saja biaya-biaya yang diakui sebagai pengurang penghasilan bruto, berikut rinciannya : Catatan : Apabila penghasilan bruto setelah dikurangiLanjutkan membaca “Pajak – Biaya-biaya yang Diakui Sebagai Pengurang Penghasilan Bruto”

Rancang situs seperti ini dengan WordPress.com
Ayo mulai